Aspek - aspek Budaya Politik Indonesia - Nazaruddin Sjamsuddin

Kegiatan berpolitik memang tidak lepas dari kehidupan sosio cultural manusia. dalam bab ini Nazarudin menoba menggambarkan budaya politik secara makro. Dalam artikel ini, Nazarudin mencoba melihat melihat bahwa masyarakat itu pada hakikatnya tidak dapat melepaskan orientasi individu mereka namun aspek individu dalam arena politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu. Dalam hal ini melihat pada definisi tentang kebudayaan terutama kebudayaan politik, kebudayaan politik menyatakn bahwa budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas pada warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem itu. dimana budaya politik seperti ini memebawa ke dalam suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

Disini Almond Verba melihat bahwa bahwa pandangan tentang obyek politik, terhadap tiga komponen, yaitu:

• Kognitif
• Afektif
• Evaluative

Jika dilihat dari konsep-konsep dalam politik negara-negara berkembang, khususnya Indonesia banyak terjadi masalah-masalah yang fundamental antara sistem politik dengan aspek-aspek kebudayaan dalam masyarakat. bagaimana negara-negara berkembang sering mengalami persoalan-persoalan menganai kebudayaan tradisional dan modern. Bagaimana disini budaya politik saat ini bertentangan dengan hukum adat dalam suatu masyarakat, terutama di Indonesia.

Sistem politik secara keseluruhan itu adalah pandangan atau sikap dari warga negara yang merupakan suatu aspek budaya politik yang sangat penting. Kerja sama dan konflik atau rasa percaya mungkin mendorong seseorang atau suatu kelompok untuk bekerjasama dengan orang atau kelompok lain. Jadi kerja sama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan suatu masyarakat melainkan juga dapat menjadi ciri dari suatu budaya politik masyarakat. Interaksi demikian memungkinkan timbulnya kontak-kontak antara budaya politik suatu kelompok dengan budaya politik kelompok lainnya.

Dilihat dari fungsinya secara keseluruhan budaya politik bertujuan mencapai atau memelihara stabilitas sistem politik yang demokrasi. Dalam mencapai tujuan ini terdapat dua masalah yang sangat mendasar, pertama bagaimana rakyat tunduk dan patuh pada tuntunan negara. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik warga negara. Dikatakan bahwa integritas politik harus berdiri di atas landasan budaya politik yang kuat.

Adanya kesediaan untuk menerima nilai dan proses pembangunan politik akan memperkecil kemungkinan timbulnya permasalahan dalam proses integritas politik. Masalah pokok dalam proses pembentukan dan pematangan budaya politik yakni adanya hambatan yang sukar untuk diabaikan begitu saja. Di samping itu pengaruh kepercayaan dan sistem kultural (adat istiadat) mejadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam budaya politik. Pertemuan kedua unsur di atas telah berlangsung lama di Indonesia, sehingga tidak hanya mendarah daging namun juga mengaburkan batas-batas yang biasanya ada di antara keduanya.

Seorang ilmuan Australia Herbert Feith mengemukakan bahwa Indonesia memiliki dua budaya politik yang dominan yaitu “Aristrokrasi Jawa” dan “wiraswasta islam” selain kedua budaya politik itu menurut Feith kita juga memiliki sejumlah budaya politik penting dibandingkan dengan budaya politik aristokrasi Jawa dan wiraswasta islam. Geertz mengelompokkan masyarakat ini atas tiga subbudaya yaitu santri, abangan, dan priyayi. Sementara itu ahli antropologi Amerika Serikat yang lain, Hildred Greetz secara lebih menyeluruh mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam tiga subbudaya politik atau, dalam terminologinya sendiri, sociocultural types (bentuk-bentuk social cultural). Ketiga kelompok itu adalah “petani pedalaman jawa dan bali”, “masyarakat islam pantai”, dan “masyarakat pegunungan. Berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika semua bentuk subbudaya politik yang ada di tanah air ini adalah budaya politik Indonesia. Feith menjelaskan pertarungan antara subbudaya politik aristokrasi jawa dan kewiraswastaan islam.

Pola yang kedua juga merupakan pola yang cukup klasik dalam perkembangan politik Indonesia yaitu embenturan antara subbudaya politik yang berlindung di balik kepentingan jawa dan luar jawa dengan kelompok subbudaya politik yang ada di jawa sehingga sering perselisihan terpaksa diselesaikan di ujung senjata.

Salah satu bentuk orientasi politik adalah apa yang dinamakan political efficacy dalam arti adanya harapan warga negara akan peranan yang dapat dimainkanya dalam sistem politik. Interaksi adat dengan agama ikut mewarnai perkembangan subbudaya politik bahkan tidak jarang warna yang diberikannya malah manjadi ciri yang menonjol bahwa subbudaya politik yang berwarna keras melahirkan daerah yang tertutup terhadap pengaruh dari luar.